DENYUTBANGGAI,COM, BUNTA — Dinamika sosial menyelimuti Desa Tuntung pasca Aliansi Masyarakat Tuntung resmi mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada DPRD Kabupaten Banggai terkait aktivitas lingkar tambang di wilayah mereka, termasuk PT Koninis Fajar Mineral (KFM).
Agenda RDP tersebut telah dijadwalkan oleh pihak legislatif pada Senin 3 Agustus 2026. Di tengah persiapan menuju RDP, beredar kabar mengenai penghentian dana tali asih oleh pihak perusahaan.
Klarifikasi
Kepala Teknik Tambang (KTT) PT KFM, Najmi Alramadan, secara tegas membantah tudingan yang menyebutkan bahwa pihaknya meniadakan pembayaran dana tali asih lantaran adanya aduan masyarakat ke DPRD. “Enggak ah, tidak ada hubungannya. Tali asih itu adalah komitmen, dan kami tidak pernah lari dari komitmen,” ujar Najmi saat dikonfirmasi, Kamis (30/7/2026).
Sorotan Tokoh Pemuda
Sebelumnya, kabar penghentian tali asih ini memicu respons keras dari masyarakat setempat. Tokoh pemuda Desa Tuntung, Amir Timala, menyayangkan informasi yang diterimanya dari para tokoh masyarakat senior. Informasi tersebut mengindikasikan bahwa pembayaran dana tali asih tidak akan dilanjutkan akibat PT KFM dilaporkan ke DPR.
Menurut Amir, langkah meniadakan dana tali asih hanya karena adanya undangan RDP di DPRD merupakan hal yang tidak patut dilakukan oleh pihak perusahaan. “Bahkan kami punya analisis dan kajian logis di mana angka tali asih harusnya lebih dari nominal yang pernah dicantumkan. Kami akan presentasikan secara logis dan berbasis literatur berapa besaran tali asih yang seharusnya diterima masyarakat Tuntung nanti saat RDP,” tegas Amir.
Amir menekankan bahwa persoalan dana tali asih serta pokok pembahasan dalam permohonan RDP merupakan satu kesatuan kondisi yang komprehensif, relevan, dan sangat layak dibahas secara terbuka di tataran publik.
Ia juga memperingatkan manajemen perusahaan untuk tidak membangun narasi yang berpotensi memicu ketidakkondusifan di tengah masyarakat. Menuju Forum RDP DPRD Banggai. Polemik terkait hak masyarakat dan komitmen lingkar tambang ini dipastikan akan menjadi salah satu poin utama yang diuji dalam forum resmi RDP pada 3 Agustus 2026 mendatang. Baik masyarakat maupun pihak PT KFM diharapkan dapat mengedepankan dialog yang terbuka, konstruktif, dan berbasis data demi menjaga iklim kondusif di Desa Tuntung.(*)
(Ibas)
